Evaluasi Pelayanan Publik dari Tim Penilai Nasional Kemenpan RB

RSUD TUGUREJO MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA,

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dimaksud, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, telah dilaksanakan juga pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan, agar unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi dapat menentukan langkah-langkah perbaikan kedepannya, supaya pelayanan prima sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dapat terealisasikan.

RSUD Tugurejo merupakan satu – satunya RS yang ditunjuk pemerintah provinsi jawa tengah mewakili untuk di ajukan evaluasi Pelayanan Publik dalam pelayanan kesehatan dengan sebelummya yg sudah menyandang predikat sebagai Rumah Sakit yang menuju wilayah bebas korupsi pada tahun 2015 dan DPMPTSP serta Samsat Ungaran.

Untuk itu RSUD Tugurejo mempersiapkan sesuai Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini meliputi 6 (enam) aspek, yaitu: 1) kebijakan pelayanan, 2) profesionalisme SDM, 3) sarana prasarana, 4) sistem informasi pelayanan publik, 5) konsultasi dan pengaduan, 6) inovasi pelayanan.

Adapun untuk teknik penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik yang di lakukan tim nasional Kementerian PANRB Republik Indonesia dilakukan dengan cara Desk evaluation melalui paparan yang di lakukan ibu wadir umum dan keuangan Ibu Retno Sudewi, Observasi lapangan meninjau atau crosscek hasil paparan, pembagian kuesioner untuk pengguna layanan dan atau wawancara langsung dengan tim pelayanan publik RSUD Tugurejo yang di dampingi oleh Biro Organisasi.

RSUD Tugurejo telah berusaha keras memenuhi standar yang telah di tetapkan dengan menyajikan inovasi – inovasi seperti anjungan mandiri online dan sistem urai antrian pasien (7 LAJUR BIKIN AKUR).

Kementerian PANRB Republik Indonesia dalam hal ini di wakili oleh Bapak Yusuf Kementerian PANRB Republik Indonesia Menjelaskan hasil pengamatan atau observasi kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam bentuk exit meeting (pertemuan akhir) dan membuat berita acara penilaian yang ditandatangani tim penilai dan perwakilan unit layanan.

Semoga RSUD Tugurejo dapat mengharumkan nama baik Pemerintah Provisi jawa tengah dengan komitmen dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sehingga dapat Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.

“ Perubahan mulai dari yang kecil & mulai dari diri sendiri”,